Penyusunan Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mengacu kepada dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 499).
4. Undang –undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas (Lembaran Republik Indonesia No.5221).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia No. 5229).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).
9. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).
10. Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia.
11. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E- Government.
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2002 tentang pedoman kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi penyelenggara Pemerintah di lingkungan dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/Kep/MPAN/1/2003 tentang pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup internet di lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2007 tentang pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Majalengka.